≡ Menu
hilmiaRIFIN

Toleransi Model Yogyakarta

in Opini

Akhir-akhir ini Kota Yogyakarta sering disebut dengan julukan city of tolerance. Bukan hal yang terlalu penting untuk mengetahui asal muasal predikat tersebut. Secara nyata Yogyakarta telah dikenal sebagai kota yang aman, damai, tentram dan seolah tanpa gejolak, meskipun orang dari seluruh nusantara bahkan mancanegara dengan berbagai karakter dan latar belakang hidup bersama di sini. Perbedaan warna kulit, suku, agama, dan bahasa tidak menimbulkan gejolak sosial yang berarti. Riak-riak kecil pun hanya sesekali muncul dan itupun dapat segera diatasi dalam tempo yang relatif singkat. Maka tidak salah kalau kemudian kota ini menjadi tempat belajar dari banyak pihak untuk mengkaji, mempelajari dan kemudian mencontoh model city of tolerance tersebut.

Masyarakat Kota Yogyakarta yang memiliki karakter sangat beragam dengan segala keunikannya tentu memerlukan model pengelolaan yang berbeda dalam menangani potensi konflik yang ada. Dalam hal ini, budaya memegang peranan penting. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, makna yang terkandung dalam visinya antara lain adalah bahwa kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di kota ini, seni budaya yang berkembang di masyarakat memang bersumber dari kraton. Seni tari dan gamelan hanyalah sekedar contohnya. Meskipun demikian, masyarakat daerah lain yang tinggal di Yogyakarta diberi kebebasan untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaannya. Tidak sulit bagi kita untuk menonton seni budaya dari daerah lain dalam pentas yang diadakan di Yogyakarta. Hampir semua seni budaya dapat kita jumpai di sini, karena Yogyakarta memang dikenal sebagai miniaturnya Indonesia. Budaya dari luar daerah dapat hidup berdampingan dan berkembang di Yogyakarta. Inilah salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki Yogyakarta.

Pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat berupaya mengimbangi karakter masyarakat Yogyakarta yang beragam dengan keterbukaan informasi sebagai sarana paling efektif dalam memperkecil kesenjangan, baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar anggota masyarakat sendiri. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan sarana khusus untuk keterbukaan informasi melalui website, hotline service, call centre, dan sebagainya. Dalam usaha pembinaan umat beragama, diupayakan dalam hal penyediaan fasilitas keagamaan, rekomendasi perizinan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, dialog, dan musyawarah. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama benar-benar diberdayakan dalam memainkan perannya di masyarakat.

Serupa tapi tak sama, toleransi model Yogyakarta dapat dijumpai pada jajaran birokrasinya. Kalau di daerah lain isu putra daerah begitu kental mulai dari proses penerimaan aparatur daerah sampai pengangkatan calon pejabatnya, maka di kota ini, baik penerimaan pegawai baru maupun pengangkatan pejabat semata-mata didasarkan pada kemampuan dan kompetensinya. Walaupun putra daerah, kalau tidak memenuhi syarat tentu tidak bisa menjadi bagian dari birokrasi apalagi memangku jabatan. Sebaliknya, orang yang mampu dan kompeten dalam bidangnya akan bisa mengembangkan karirnya sampai posisi yang tertinggi tanpa melihat latar belakang daerah yang bersangkutan. Jangan kaget kalau bertemu pegawai atau pejabat dari jajaran pemerintah daerah di kota ini yang hanya mampu berbahasa Jawa sepatah dua patah atau tidak bisa sama sekali, karena bisa jadi mereka bukan asli dari Yogyakarta.

City of Tolerance sebagai semboyan baru Kota Yogyakarta mengandung makna bagaimana untuk bisa menampilkan diri sebagai kota yang beradab hingga tidak mudah terpicu dengan isu apapun termasuk SARA. Sebutan city of tolerance, dapat diartikan sebagai kota damai, kota yang bisa saling berbagi dan saling menerima. Predikat tersebut menunjukkan bahwa selama ini kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta saling menghormati walaupun ada berbagai perbedaan. Dalam predikat baru ini juga tersirat makna bahwa semua komponen masyarakat di Kota Yogyakarta dilibatkan dalam proses pembangunan. Tidak ada masyarakat yang terpinggirkan dan tidak mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat lainnya, tetapi keterlibatan mereka diakui, dibutuhkan dan diimplementasikan dalam pembangunan. Diperolehnya predikat ini merupakan modal yang kuat untuk dapat mewujudkan keamanan, ketertiban, kesatuan dan kedamaian. Jadi sudah seharusnya kita meneruskan, melanjutkan, melestarikan segala yang baik dari Kota Yogyakarta. Semoga kita bisa hidup bersama menuju kebaikan untuk kesejahteraan sesama di bumi Yogyakarta Indonesia ini.

Toleransi Model Yogyakarta selengkapnya.

1 comment… add one

Leave a Comment