Setiap akhir pekan saya selalu bolak-balik Jakarta-Jogja. Biasanya saya menggunakan kereta api dari Jakarta hari Jumat malam dan dari Jogja hari Minggu malam. Pada masa liburan sekolah kemarin saya kehabisan tiket kereta api untuk pulang ke Jogja, tapi saya masih mendapatkan tiket kereta api ke Jakarta. Oleh karena saya tetap harus ke Jogja saya memilih menggunakan bis. Ternyata bis pun sama padatnya, sehingga saya pun agak kesulitan mendapatkan tiketnya. Akhirnya saya memperoleh tiket bis malam Kramat Djati kelas eksekutif seharga Rp.160.000,- tujuan Jogja melalui agennya di terminal Rawamangun untuk keberangkatan hari Kamis tanggal 3 Juli 2008. Pengalaman saya yang tidak menyenangkan berawal dari situ.

Pada hari H, setibanya saya di Rawamangun dan masuk ke dalam bis, saya kaget karena tempat duduk saya sudah ada yang menempati dan diapun memegang tiket yang sah. Saya langsung melaporkannya ke agen bis di sana dan ternyata nasib serupa dialami oleh 10 penumpang lainnya karena terjadi penjualan tiket ganda untuk tujuan Jogjakarta pada hari itu. Sangat disayangkan, perusahaan sekelas Kramat Djati bisa sangat teledor. Kalau hanya 1 tiket yang double masih bisa dimaklumi, tapi ini jumlahnya mencapai 11 tiket. Benar-benar sangat tidak masuk akal. Bukankah masing-masing agen juga sudah mendapatkan jatah kursi yang berhak mereka jual? Sehingga sangat kecil kemungkinan untuk terjadi penjualan ganda.

Solusi yang ditawarkan crew Kramat Djati di Rawamangun pada awalnya patut dihargai. Penumpang yang tidak terangkut bis, dinaikkan travel. Awalnya saya keberatan, namun karena penumpang lainnya setuju saya pun mengiyakan setelah mengetahui kendaraan yang digunakan adalah Isuzu ELF. Tiket bis diminta kembali oleh agen bis dan kami masih harus menambah biaya travel masing-masing Rp.10.000,- tanpa ada jatah makan malam. Ketika mobil akan pergi, salah satu crew Kramat Djati meminta maaf atas nama perusahaan berkaitan dengan kejadian hari itu.

Namun, kekecewaan kembali muncul ketika mobil yang kami tumpangi mampir ke kantor travel tersebut untuk membuatkan tiket travel. Setelah tiket travel diberikan, muncul kejadian yang tidak menyenangkan. Penumpang dibagi lagi ke mobil yang lain. Saya dan satu penumpang lainnya diminta pindah ke mobil lain yang masih belum datang. Sedangkan penumpang lainnya tetap di Isuzu ELF dan menjemput penumpang travel lainnya. Dan bagaimana cerita mereka saya pun tidak mengetahuinya.

Sekitar jam 19.00 mobil L300 yang dimaksud datang. Betapa terkejutnya saya, ternyata mobil masih belum ada penumpangnya. Ini berarti mobil baru akan menjemput para penumpangnya. Akhirnya saya pun mengetahui bahwa mobil tersebut milik travel lain. Dengan kata lain, saya dititipkan ke travel lain. Mobil ini akhirnya selesai menjemput penumpangnya dan meninggalkan Jakarta pukul 21.00 WIB.

Sungguh benar-benar mengecewakan. Pihak Kramat Djati tentunya tidak mau tahu nasib dan kejadian yang dialami penumpang yang dinaikkan travel. Kramat Djati merasa tanggung jawab mereka sudah selesai dengan tidak ada penumpang yang terlantar, apalagi mereka juga telah menyampaikan permintaan maaf.

Saya pun menyadari sebuah perusahaan jasa yang cukup punya nama tidak akan menjamin kualitas pelayanan kepada konsumennya. Konsumen sebagai raja hanya sekedar slogan semata. Pengalaman saya dengan Kramat Djati membuktikannya. Saya pun tidak akan menggunakan jasa mereka lagi. Dan saya mengingatkan kepada semua pihak untuk lebih berhati-hati kalau ingin menggunakan bis Kramat Djati agar tidak mengalami nasib yang serupa dengan saya.

Perayaan menyambut Tahun Baru 2008 yang begitu meriah belum hilang dari ingatan, kaum muslimin di seluruh dunia kembali menyambut datangnya tahun baru, yaitu Tahun Baru Hijriyah 1429. Momentum dua tahun baru seakan mengingatkan setiap muslim untuk senantiasa rajin mengevaluasi diri dan meningkatkan kualitas hidupnya dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup yang seimbang, di dunia dan akherat. Setiap orang pasti setuju bahwa kualitas hidup yang lebih baik dan seimbang dapat dicapai dengan kondisi keuangan yang sehat. Kondisi keuangan yang sehat dapat dicapai dengan perencanaan keuangan yang solid dan disiplin dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam menyusun sebuah perencanaan keuangan perlu memperhatikan proporsi yang seimbang antara kehidupan duniawi dan ukhrowi.

Salah satu komponen dalam perencanaan keuangan adalah menyusun anggaran bulanan yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, pendapatan bisa berasal dari satu atau dua sumber. Sedangkan pos pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan non rutin.

Dalam manajemen keuangan keluarga, hal pertama yang dilakukan adalah merinci semua sumber pendapatan, seperti gaji, bagi hasil deposito, dan hasil sewa. Langkah kedua, menyusun daftar pengeluaran. Dalam menyusun pos-pos pengeluaran harus benar-benar memperhatikan skala prioritas berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan tersebut bisa jangka pendek, menengah maupun panjang. Selain kebutuhan, penentuan jenis pengeluaran juga harus memperhatikan aspek keseimbangan antara kehidupan dunia dan akherat.

Selngkapnya baca di sini.

Akhir-akhir ini Kota Yogyakarta sering disebut dengan julukan city of tolerance. Bukan hal yang terlalu penting untuk mengetahui asal muasal predikat tersebut. Secara nyata Yogyakarta telah dikenal sebagai kota yang aman, damai, tentram dan seolah tanpa gejolak, meskipun orang dari seluruh nusantara bahkan mancanegara dengan berbagai karakter dan latar belakang hidup bersama di sini. Perbedaan warna kulit, suku, agama, dan bahasa tidak menimbulkan gejolak sosial yang berarti. Riak-riak kecil pun hanya sesekali muncul dan itupun dapat segera diatasi dalam tempo yang relatif singkat. Maka tidak salah kalau kemudian kota ini menjadi tempat belajar dari banyak pihak untuk mengkaji, mempelajari dan kemudian mencontoh model city of tolerance tersebut.

Masyarakat Kota Yogyakarta yang memiliki karakter sangat beragam dengan segala keunikannya tentu memerlukan model pengelolaan yang berbeda dalam menangani potensi konflik yang ada. Dalam hal ini, budaya memegang peranan penting. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, makna yang terkandung dalam visinya antara lain adalah bahwa kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di kota ini, seni budaya yang berkembang di masyarakat memang bersumber dari kraton. Seni tari dan gamelan hanyalah sekedar contohnya. Meskipun demikian, masyarakat daerah lain yang tinggal di Yogyakarta diberi kebebasan untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaannya. Tidak sulit bagi kita untuk menonton seni budaya dari daerah lain dalam pentas yang diadakan di Yogyakarta. Hampir semua seni budaya dapat kita jumpai di sini, karena Yogyakarta memang dikenal sebagai miniaturnya Indonesia. Budaya dari luar daerah dapat hidup berdampingan dan berkembang di Yogyakarta. Inilah salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki Yogyakarta.

Pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat berupaya mengimbangi karakter masyarakat Yogyakarta yang beragam dengan keterbukaan informasi sebagai sarana paling efektif dalam memperkecil kesenjangan, baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar anggota masyarakat sendiri. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan sarana khusus untuk keterbukaan informasi melalui website, hotline service, call centre, dan sebagainya. Dalam usaha pembinaan umat beragama, diupayakan dalam hal penyediaan fasilitas keagamaan, rekomendasi perizinan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, dialog, dan musyawarah. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama benar-benar diberdayakan dalam memainkan perannya di masyarakat.

Serupa tapi tak sama, toleransi model Yogyakarta dapat dijumpai pada jajaran birokrasinya. Kalau di daerah lain isu putra daerah begitu kental mulai dari proses penerimaan aparatur daerah sampai pengangkatan calon pejabatnya, maka di kota ini, baik penerimaan pegawai baru maupun pengangkatan pejabat semata-mata didasarkan pada kemampuan dan kompetensinya. Walaupun putra daerah, kalau tidak memenuhi syarat tentu tidak bisa menjadi bagian dari birokrasi apalagi memangku jabatan. Sebaliknya, orang yang mampu dan kompeten dalam bidangnya akan bisa mengembangkan karirnya sampai posisi yang tertinggi tanpa melihat latar belakang daerah yang bersangkutan. Jangan kaget kalau bertemu pegawai atau pejabat dari jajaran pemerintah daerah di kota ini yang hanya mampu berbahasa Jawa sepatah dua patah atau tidak bisa sama sekali, karena bisa jadi mereka bukan asli dari Yogyakarta.

City of Tolerance sebagai semboyan baru Kota Yogyakarta mengandung makna bagaimana untuk bisa menampilkan diri sebagai kota yang beradab hingga tidak mudah terpicu dengan isu apapun termasuk SARA. Sebutan city of tolerance, dapat diartikan sebagai kota damai, kota yang bisa saling berbagi dan saling menerima. Predikat tersebut menunjukkan bahwa selama ini kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta saling menghormati walaupun ada berbagai perbedaan. Dalam predikat baru ini juga tersirat makna bahwa semua komponen masyarakat di Kota Yogyakarta dilibatkan dalam proses pembangunan. Tidak ada masyarakat yang terpinggirkan dan tidak mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat lainnya, tetapi keterlibatan mereka diakui, dibutuhkan dan diimplementasikan dalam pembangunan. Diperolehnya predikat ini merupakan modal yang kuat untuk dapat mewujudkan keamanan, ketertiban, kesatuan dan kedamaian. Jadi sudah seharusnya kita meneruskan, melanjutkan, melestarikan segala yang baik dari Kota Yogyakarta. Semoga kita bisa hidup bersama menuju kebaikan untuk kesejahteraan sesama di bumi Yogyakarta Indonesia ini.

Toleransi Model Yogyakarta selengkapnya.

Kegiatan penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta menyebabkan kata “Pakta Integritas” tiba-tiba menjadi begitu terkenal. Semuanya tiba-tiba mengenal kata pakta integritas. Dua buah kata yang bermakna sebagai kontrak moral itu tiba-tiba berubah wujud menjadi sebuah ikon.

Banyak alasan mengapa pakta integritas disodorkan. Mungkin sama banyaknya dengan pertanyaan mengapa pakta integritas yang dipilih. Bukankah semua fungsi dan jabatan itu sudah ada aturan mainnya. Sudah ada secara jelas rangkaian sanksi untuk pelanggarnya. Bahkan seorang PNS yang akan mengawali tugas maupun akan mengemban suatu jabatan struktural telah mengangkat sumpah dengan nama Tuhan mereka.

Penandatanganan Pakta Integritas bukan sekedar mengikuti tren dan tanpa maksud. Pakta Integritas diharapkan mampu mempercepat upaya mewujudkan citra birokrasi yang bersih dan baik, sehingga mendapatkan kepercayaan publik setinggi-tingginya. Namun perlu disadari bahwa Pakta Integritas hanya merupakan sebuah alat (tool) dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, ia tidak bisa berjalan sendiri. Penandatanganan pakta integritas harus diikuti dengan pembenahan di seluruh lini yang menyebabkan citra birokrasi terpuruk, khususnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi.

Membicarakan korupsi seakan tidak mengenal kata akhir karena permasalahan yang ada demikian kompleks, bahkan tidak diketahui dari mana harus mulai. Sebagian masyarakat mulai bersikap “fatalis”, dimana mereka beranggapan bahwa korupsi memang sulit untuk diberantas, karena telah menjadi sebuah budaya di kalangan birokrasi. Sikap ini secara tidak langsung meningkatkan sikap “permisif” untuk ikut juga melakukan korupsi, minimal membiarkan berlangsungnya tindakan korupsi. Jika mengacu pada temuan Transparansi Internasional Indonesia dalam surveinya di 32 kota baru-baru ini, hal tersebut tidak terlalu salah. Setidaknya 49% responden mengaku setuju terhadap tindakan penyuapan.

Baca selengkapnya pakta-integritas.pdf

Entrepreneurship (kewirausahaan), dalam beberapa tahun terakhir menjadi topik yang makin sering dibicarakan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997 telah mengajarkan kepada masyarakat bahwa menggantungkan harapan kepada orang lain atau bekerja pada orang lain sudah bukan lagi pilihan utama sebagaimana yang selama ini selalu diajarkan oleh para orang tua kita sejak kita masih kecil. Krisis ekonomi telah menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa jutaan pegawai. Angka pengangguran melonjak drastis. Baik mereka yang menganggur karena belum juga dapat pekerjaan, baru lulus kuliah, maupun para penganggur baru yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang bangkrut.

Di sisi lain, krisis ekonomi telah menumbuhkan “berkah” berupa lahirnya para entrepreneur (wirausahawan) baru. Mereka ini adalah orang-orang yang jeli melihat peluang, dan tak gamang menghadapi kesulitan-kesulitan. Ketika banyak orang meratapi nasibnya yang malang akibat terkena PHK dan tak juga dapat pekerjaan, mereka mengarahkan segenap daya dan upaya untuk menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Mereka menyadari bahwa jalan untuk meraih sukes, kekayaan maupun kebahagiaan bukanlah dengan menjadi kuli, melainkan menjadi bos bagi diri sendiri dan orang lain. Mereka menyadari bahwa rezeki itu sebagian besar ada di tangan pengusaha, bukan di tangan pekerja. Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa 9 dari 10 kekayaan berada di tangan pedagang, sedangkan sisanya yang hanya satu bagian itu dibagi-bagi di antara sekian banyak orang yang lebih memilih menjadi pekerja.

Tingkat wirausaha di Indonesia memang masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Rasio kewirausahaan dibandingkan penduduk di Indonesia hanya 1:83 sedangkan di Filipina 1:66, Jepang 1:25 bahkan Korea kurang dari 20. Berdasarkan rasio secara internasional, rasio ideal adalah 1:20.

Di Indonesia, gerakan kewirausahaan sebenarnya sudah ada sejak tahun 1995. Pemerintah melalui INPRES No. 4 tahun 1995 mencanangkan sebuah Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK). Tujuannya adalah menumbuhkembangkan budaya kreatif, inovatif, di masyarakat baik kalangan dunia usaha, pendidikan maupun aparatur pemerintah.

Namun dalam perjalanannya, gerakan tersebut kurang mendapat dukungan. Memang ketika itu pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tinggi dan dukungan kepada pembentukan wirausahawan baru serta UKM hanya bersifat politis. Meski banyak seminar, rakor, lokakarya diadakan, namun pada akhirnya Inpres tersebut tidak lebih sekedar retorika dan tidak terinternalisasikan dalam program di instansi-instansi pemerintah baik bidang permodalan, perijinan, pemasaran, teknis, dan lain-lain.

Kewirausahaan Adalah Untuk Semua Orang
Ada banyak alasan untuk mengatakan hal itu. Pertama, setiap orang memiliki cita-cita, impian, atau sekurang-kurangnya harapan untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai manusia. Hal ini merupakan semacam “intuisi” yang mendorong manusia normal untuk bekerja dan berusaha. “Intuisi” ini berkaitan dengan salah satu potensi kemanusiaan, yakni daya imajinasi kreatif.

baca selengkapnya kewirausahaan.pdf

Pendidikan adalah alat yang paling dapat diandalkan, karena dalam pendidikan terjadi proses transformasi informasi dan pengetahuan yang sistematis. Dari pendidikan diharapkan dapat mencetak manusia-manusia yang kelak akan membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Dengan pendidikan,masyarakat akan semakin maju yang akhirnya terjadi kesadaran publik sehingga secara bertahap mengubah bangsa ini dari sikap menghamba dan tunduk menjadi sikap mandiri dan mempunyai harga diri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Membangun manusia seutuhnya merupakan tujuan yang terbaik dalam kewajiban pendidikan. Manusia seutuhnya merupakan tujuan terbaik dalam kewajiban pendidikan. Manusia seutuhnya berarti mengoptimalkan semua sisi potensi yang dimiliki (fisik, hati dan akal). Atau dengan kata lain memadukan antara unsur iman dan taqwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas didasarkan pada empat ukuran/indikator, yaitu (1) mutu produk/lulusan, (2) mutu proses pembelajaran, (3) mutu layanan sekolah dan (4) mutu lingkungan sekolah.

Mutu produk/lulusan pendidikan dapat dinilai berdasarakan nilai ujian akhir nasional/sekolah yang tinggi. Tetapi tentunya nilai bukan satu-satunya ukuran, harus didukung dengan ukuran lainnya yaitu lulusan lembaga pendidikan juga mempunyai kecakapan dan ketrampilan untuk hidup (life skills), yang dapat dimanfaaatkan untuk bekal hidup peserta didik di masyarakat. Selain itu tentunya lulusan pendidikan juga mempunyai nilai-nilai kemanusian yang tinggi, yang responsi terhadap persoalan sosial yang ada. Mutu proses pembelajaran sangat ditentukan pada profesionalisme guru. Guru dalam pembelajaran tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan semata tetapi juga mendidik, mengarahkan dan menggerakan siswa agar menjadi manusia seutuhnya, tidak hanya pandai dan terampil tetapi juga berintegritas serta berbudi pekerti yang luhur. Mulu layanan sekolah yang baik tidak hanya layanan kepada siswa akan tetapi kepada orang tua, tamu sekolah dan lain sebagainya. Mutu layanan juga ditentukan dari kemampuan pelaku sekolah untuk dapat menjalin hubungan dan memberikan pelayanan yang terbaik pada suluruh stakeholder sekolah. Mutu lingkungan sekolah ditunjukkan dengan sekolah yang bersih, indah, damai. Dengan lingkungan yang baik akan menciptakan kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah.

Pada berbagai program pemberdayaan yang bersifat parsial, sektoral dan charity yang pernah dilakukan, sering menghadapi berbagai kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, menumbuhkan ketergantungan masyarakat pada bantuan luar, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dll). Lemahnya kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

Kondisi kapital sosial dan perilaku masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program pemberdayaan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak berorientasi kepada masyarakat golongan ekonomi lemah, tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggung gugat. Hal yang demikian akan menimbulkan kecurigaan, kebocoran, stereotype dan skeptisme di masyarakat, akibat ketidakadilan tersebut. Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidak adil ini dapat terjadi pada situasi tatanan masyarakat yang belum madani, yang salah satu indikasinya dapat dilihat dari kondisi kelembagaan masyarakat yang belum berdaya, yang tidak berorientasi pada keadilan, tidak dikelola dengan jujur serta terbuka dan tidak berpihak serta memperjuangkan kepentingan masyarakat lemah.

Kelembagaan masyarakat yang belum berdaya tersebut pada dasarnya disebabkan oleh karakteristik lembaga masyarakat yang ada di masyarakat cenderung tidak mengakar dan tidak representatif. Di samping itu, ditengarai pula bahwa berbagai lembaga masyarakat yang ada saat ini dalam beberapa hal lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar masyarakat atau bahkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, sehingga mereka kurang memiliki komitmen dan kepedulian pada masyarakat di wilayahnya. Dalam kondisi ini akan semakin mendalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga masyarakat yang ada di wilayahnya.

Kondisi kelembagaan masyarakat yang tidak mengakar, tidak representatif dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam situasi perilaku/sikap masyarakat yang belum berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, yang pada akhirnya mendorong sikap skeptisme, masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu terutama keikhlasan, keadilan dan kejujuran.

Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum ekonomi lemah, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin (pro poor) dan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), baik ditinjau dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.

Gambaran lembaga masyarakat seperti dimaksud di atas hanya akan dicapai apabila orang-orang yang diberi amanat sebagai pemimpin masyarakat tersebut merupakan kumpulan dari orang-orang yang peduli, memiliki komitmen kuat, ikhlas, relawan dan jujur serta mau berkorban untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk mengambil keuntungan bagi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Tentu saja hal ini bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, karena upaya-upaya membangun kepedulian, kerelawanan, komitmen tersebut pada dasarnya terkait erat dengan proses perubahan perilaku masyarakat.

(disarikan dari www.p2kp.org)

Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sangat dipengaruhi oleh perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang keberadaannya semakin lama semakin banyak tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dimengerti karena pangsa pasar utama dari BPR adalah masyarakat menengah bawah. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa kehadiran dan perkembangan BPR kemudian tidak layak untuk diperhitungkan. Walau bagaimanapun sudah sewajarnya kita mengangkat topi kepada para pengusaha UMKM, karena merekalah yang mampu bertahan dalam menghadapi badai krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998. Selain itu bukankah banyak para pengusaha besar yang merintis bisnisnya dari skala rumahan yang akhirnya berkembang menjadi bisnis dengan skala nasional bahkan internasional. Ditambah lagi ternyata devisa ekspor kita tidak sedikit yang merupakan kontribusi dari eksportir berskala UMKM. Perjalanan bisnis para pengusaha UMKM ini tentunya juga merupakan cerita sukses BPR sebagai lembaga keuangan mikro yang mengiringinya.

Menyadari perannya yang demikian, kehadiran BPR secara ideal di masyarakat seharusnya tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan juga jarak. Kondisi seperti ini seharusnya menjadi kesadaran bersama para pelaku BPR. Kesadaran yang demikian akan memunculkan semangat baru bagi pelaku BPR dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya, sehingga mereka tidak perlu merasa cemas dan pesimis terhadap perkembangan usaha BPR-nya. Kesadaran ini pada akhirnya akan menumbuhkan komitmen bersama bahwa mereka (BPR dan pengusaha) harus mampu untuk maju bersama-sama dalam meraih keberhasilan dan kesuksesan.

Sudah seperti menjadi fitrah dari BPR bahwa mereka mempunyai keunikan dalam hal pelayanan kepada para nasabahnya. Keunikan tersebut terletak pada fleksibilitas mereka dalam menggarap masyarakat ekonomi menengah bawah. Di tengah perkembangan dunia perbankan yang saling adu teknologi canggih dimana peran manusia lebih banyak digantikan oleh mesin, BPR justru memiliki potensi untuk lebih berkembang tanpa mengandalkan canggihnya suatu teknologi. Para pelaku BPR harus mampu mengoptimalkan kelebihan dan keunikan yang ada pada diri mereka. Kelebihan dan keunikan tersebut lebih banyak berada pada hal-hal yang berhubungan dengan sisi kemanusiaan. Contoh berikut akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Kehadiran pelaku BPR untuk mau secara langsung datang menemui para nasabahnya tanpa disadari telah menegaskan arti penting “nguwongke” konsumen. BPR tidak memandang nasabah dengan ukuran berapa uang yang akan mereka pinjam atau simpan, sehingga transaksi yang terjadi bukan sekedar transaksi keuangan tetapi lebih dari itu yaitu interaksi antar dua insan yang saling membantu dan membutuhkan. Kemauan pelaku BPR untuk berbincang sejenak “ngaruhke” nasabah ketika melayani akan memberikan kesan yang mendalam, sehingga tidak ada jarak antara penerima dan pemberi uang yang tanpa disadari akan menggiring kedua pihak kepada suatu ikatan seperti layaknya sebuah keluarga yang saling memberikan perhatian.

Keunikan di atas hanya akan dapat dilakukan jika BPR mampu melepaskan dirinya dari batasan ruang, waktu dan jarak. Dalam dunia bisnis ketiga hal tersebut merupakan simbolisasi dari kantor, jam kerja dan wilayah operasional. Tidak berarti bahwa pelaku BPR harus bekerja di mana pun, kapan pun dan ke mana pun tanpa menggunakan sistem dan prosedur yang disusun secara sistematis. Kantor, jam kerja serta wilayah operasional harus dipahami secara utuh sebagai suatu sarana yang digunakan untuk mewujudkan misi yang diemban oleh BPR, yaitu berpartisipasi secara aktif dalam mengembangkan ekonomi masyarakat menengah bawah. Kantor haruslah dipahami sebagai tempat pelaku BPR menyiapkan segala sesuatunya dalam melayani kebutuhan masyarakat, bukan untuk membatasi interaksi kedua pihak. Jam kerja tidak membatasi pelaku BPR dalam berkarya tetapi mengatur irama pekerjaannya. Sedangkan wilayah operasional seharusnya tidak membuat pelaku BPR berpikiran sempit dalam melihat peluang pasar yang dapat digarap. Seandainya pelaku BPR mau dan mampu melepaskan dirinya dari batasan ruang, waktu dan jarak dapat dipastikan bahwa bisnis BPR akan berkembang lebih optimal dan membawa kemaslahatan tidak saja bagi masyarakat sekitar tetapi juga masyarakat secara luas.

Perlu disadari bahwa kemajuan dan perkembangan BPR tidak hanya bertumpu pada faktor-faktor seperti dikemukakan sebelumnya. Keunikan dan keunggulan yang dimiliki BPR harus diimbangi oleh para pelaku BPR dengan sikap profesional dan kehati-hatian dalam mengelola bank. Hal ini mendorong pelaku BPR untuk memperkuat manajemen pengelolaan dan meningkatkan efisiensi sehingga akan menghasilkan kinerja BPR yang lebih baik. Pada akhirnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada BPR akan menjadi semakin tinggi dan secara otomatis berimbas pada perkembangan dan kemajuan BPR sendiri. Dengan demikian para pelaku BPR tidak akan pernah lagi merasa gamang menatap masa depan BPR yang dimiliki atau dikelolanya. Misi utama BPR untuk ikut andil menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan di tengah-tengah masyarakat dengan sendirinya akan dapat terwujud.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat kita. Tidak hanya di kota metropolitan tetapi sudah merambah sampai kota kecil di tanah air. Sangat mudah menjumpai minimarket, supermarket bahkan hipermarket di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya. Namun di balik kesenangan tersebut ternyata telah membuat para peritel kelas menengah dan teri mengeluh. Mereka dengan tegas memprotes ekspansi yang sangat agresif dari peritel kelas besar itu.

Protes yang dilakukan para peritel berkantong tipis tersebut sebenarnya lebih ditujukan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagai pengambil kebijakan untuk mengatur persaingan yang lebih fair. Memang, setelah peritel kelas kakap saling tidak mau kalah dalam mengembangkan bisnisnya di berbagai tempat, termasuk ke wilayah permukiman melalui minimarket, tidak sedikit pengecer atau toko kelontong yang merasa omset penjualannya menurun.

Keberadaan pasar, khususnya yang tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Pemerintah harus concern terhadap keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu sarana publik yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Perkembangan jaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan begitu hebat oleh berbagai media telah membuat eksistensi pasar tradisional menjadi sedikit terusik. Namun demikian, pasar tradisional ternyata masih mampu untuk bertahan dan bersaing di tengah serbuan pasar modern dalam berbagai bentuknya. Kenyataan ini dipengaruhi oleh beberapa sebab.

Karakter/Budaya Konsumen. Meskipun informasi tentang gaya hidup modern dengan mudah diperoleh, tetapi tampaknya masyarakat masih memiliki budaya untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar tradisional. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaan itulah adalah di pasar tradisional masih terjadi proses tawar-menawar harga, sedangkan di pasar modern harga sudah pasti ditandai dengan label harga. Dalam proses tawar-menawar terjalin kedekatan personal dan emosional antara penjual dan pembeli yang tidak mungkin didapatkan ketika berbelanja di pasar modern.

Revitalisasi Pasar Tradisional. Pemerintah seharusnya serius dalam menata dan mempertahankan eksistensi pasar tradisional. Pemerintah menyadari bahwa keberadaan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Perhatian pemerintah tersebut dibuktikan dengan melakukan revitalisasi pasar tradisional di berbagai tempat. Target yang dipasang sangat sederhana dan menyentuh hal yang sangat mendasar. Selama ini pasar tradisional selalu identik dengan tempat belanja yang kumuh, becek serta bau, dan karenanya hanya didatangi oleh kelompok masyarakat kelas bawah. Gambaran pasar seperti di atas harus diubah menjadi tempat yang bersih dan nyaman bagi pengunjung. Dengan demikian masyarakat dari semua kalangan akan tertarik untuk datang dan melakukan transaksi di pasar tradisional.

Regulasi. Pemerintah memang mempunyai hak untuk mengatur keberadaan pasar tradisional dan pasar modern. Tetapi aturan yang dibuat pemerintah itu tidak boleh diskriminatif dan seharusnya justru tidak membuat dunia usaha mandek. Pedagang kecil, menengah, besar, bahkan perantara ataupun pedagang toko harus mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha.

Persaingan antar peritel di Indonesia sebenarnya tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Persaingan tidak hanya terjadi antara yang besar melawan yang kecil, melainkan juga antara yang besar dengan yang besar, serta yang kecil dengan yang kecil. Pemerintah sebagai regulator harus mampu mewadahi semua aspirasi yang berkembang tanpa ada yang merasa dirugikan. Pemerintah harus mampu melindungi dan memberdayakan peritel kelas teri karena jumlahnya yang mayoritas. Di lain pihak, peritel besar pun mempunyai sumbangan besar dalam ekonomi. Selain menyerap tenaga kerja, banyak peritel besar yang justru memberdayakan dan meningkatkan kualitas ribuan pemasok yang umumnya juga pengusaha kecil dan menengah. Belum lagi konsumen yang kian senang menjadi raja yang dimanja. Bagi pemerintah, mencari keseimbangan antara yang besar dan yang kecil ini memang tidak mudah.

Bencana gempa bumi tanggal 27 Mei 2006 yang melanda wilayah DIY dan sekitarnya, termasuk Kota Yogyakarta telah menyebabkan jatuhnya korban yang tidak sedikit, baik fisik maupun non fisik. Setelah satu bulan berselang, sisa-sisa kesedihan dan trauma atas bencana tersebut masih saja terasa di masyarakat. Dilihat dari jumlah korban manusia dan kerusakan fisik bangunan, sebanyak lima dari empat belas kecamatan di Kota Yogyakarta, yaitu Umbulharjo, Kotagede, Mergangsan, Gondokusuman dan Mantrijeron merupakan daerah yang paling parah kondisinya.

Peristiwa alam tersebut juga telah membuat proses pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi terganggu. Sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan KPUD sebelum terjadinya gempa bumi, telah ditetapkan bahwa 16 Juli 2006 sebagai hari pemungutan suara bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk memilih secara langsung Walikota dan Wakil Walikota yang akan memimpin mereka. Sampai terjadinya bencana gempa bumi, tahapan yang dilalui sebenarnya tinggal menunggu para calon walikota dan wakil walikota untuk melengkapi atau melakukan revisi persyaratan pencalonan yang disampaikan ke KPUD. Setelah itu, KPUD akan mengumumkan pasangan calon terpilih yang memenuhi syarat.

Ketika itu pasangan calon sudah mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk merebut simpati rakyat, mulai dari merumuskan visi misi dalam membangun Kota Yogyakarta lima tahun ke depan sampai membentuk tim dan menyusun strategi kampanye. Pada saat yang bersamaan KPUD juga telah menyelesaikan pembentukan panitia pemilihan sampai level yang paling bawah dan juga panitia pengawas. Tugas awal yang penting dan cukup strategis adalah melakukan pendataan masyarakat yang sudah berhak untuk ikut pesta demokrasi ini.

Manusia merencanakan, tetapi Tuhan lah yang menentukan. Gempa bumi tektonik dengan kekuatan 5,9 SR menggoncang Propinsi DIY dan sekitarnya pada tanggal 27 Mei 2006. Akibatnya lebih dari 2000 orang meningggal, sedangkan sebagian besar yang lain harus rela kehilangan tempat tinggalnya. Kota Yogyakarta merupakan daerah yang mengalami dampak cukup parah setelah Bantul. Data Satlak Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta tercatat 204 orang meninggal dunia dan lebih dari 7 ribu rumah penduduk rusak yang menyebabkan lebih dari 80 ribu orang harus hidup di tenda-tenda sementara.

Melihat kondisi yang demikian, maka KPUD setelah konsultasi dengan KPU Pusat dan berkoordinasi dengan legislatif memutuskan untuk menata ulang jadwal Pilkada Kota. Disepakati bahwa hari pencoblosan diundur menjadi tanggal 13 Agustus 2006. Sedangkan para pasangan calon diberi kesempatan untuk merevisi persyaratan pencalonan seperti visi misi, termasuk jika hendak mengganti pasangannya sampai dengan tanggal 25 Juni 2006 pukul 21.00 WIB.

Namun sungguh disayangkan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan hanya satu pasangan calon yang melengkapi persyaratan pencalonan, yaitu pasangan Herry-Haryadi yang diusung oleh Koalisi Rakyat Jogja (KRJ). Sedangkan pasangan Nurcahyo-Syukri yang dicalonkan Koalisi Merah Putih (KMP) tidak melakukan hal yang sama. Bahkan sebelumnya KMP bersama dengan Koalisi Jogja Bersatu (KJB) secara tegas telah menyatakan menolak pengunduran waktu pemungutan suara menjadi tanggal 13 Agustus 2006. Alasan yang mereka kemukakan adalah kondisi masyarakat yang masih dalam suasana prihatin dipandang belum siap secara psikologis untuk berpartisipasi dalam proses Pilkada. Mereka juga berdalih akan lebih berkonsentrasi memulihkan kondisi masyarakat pasca gempa bumi. Berbagai kalangan juga mengemukakan alasan yang hampir sama agar Pilkada disesuaikan dengan pulihnya kondisi masyarakat pasca gempa bumi.

Ini berarti Pilkada benar-benar gagal dilaksanakan sebelum masa bakti Herry Zudianto dan Syukri Fadholi berakhir, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 50 ayat (1) sekurang-kurangnya harus ada dua pasangan calon. Kondisi ini justru akan membawa dampak yang lebih buruk bagi masyarakat. Konsekuensi paling sederhana dari keadaan ini adalah penunjukkan seorang Plt. Walikota untuk menjalankan roda pemerintahan di Kota Yogyakarta. Namun dampak lanjutan dari kondisi ini justru yang harus mendapatkan perhatian, karena menyangkut upaya pemulihan masyarakat Kota Yogyakarta pasca gempa bumi.

Pertama, berkaitan dengan anggaran. Pengunduran pelaksanaan Pilkada tentunya akan berakibat pada membengkaknya anggaran. Meskipun dalam APBD T.A. 2006 telah dialokasikan anggaran Pilkada untuk dua tahap, tetapi akan lebih baik seandainya Pilkada kemarin tetap dapat dilaksanakan sehingga sisa anggaran bisa digunakan untuk proses recovery korban gempa bumi. Selain itu, penunjukan Plt. Walikota akan berdampak pada proses penyusunan APBD T.A. 2007. Keberadaan pelaksana tugas harus disertai kewenangan untuk menyiapkan APBD T.A. 2007 mengingat pentingnya agenda di tahun 2007, yakni pemulihan dan pembangunan kondisi masyarakat pasca bencana, khususnya berbagai sarana prasarana fisik maupun non fisik.

Kedua, berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 ayat (3) mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus ditetapkan dengan Perda paling lambat 3 bulan setelah pelantikan Kepala Daerah. RPJMD secara tidak langsung merupakan kontrak politik Kepala Daerah dengan masyarakat. Dengan kondisi masyarakat sekarang, hal ini menjadi sangat urgent. RPJMD seharusnya bisa segera disusun dan ditetapkan. Di dalam dokumen inilah termuat rencana pemerintah dalam memulihkan dan membangun Kota Yogyakarta pasca bencana.

Ketiga, berkaitan dengan pemulihan pasca gempa bumi. Saat ini masyarakat menunggu langkah konkret dari pemerintah dalam upaya pemulihan pasca gempa bumi. Memang upaya pemulihan ini tidak bergantung secara langsung pada proses Pilkada. Namun demikian langkah nyata yang akan diambil pemerintah sangat berkaitan dengan anggaran dan perencanaan pembangunan yang disusun. Keberadaan Plt. Walikota tidak serta merta akan membuat mandeg proses pemulihan pasca gempa bumi, tetapi proses ini menjadi tidak optimal jika tidak didukung dengan anggaran dan perencanaan yang memadai sebagaimana penjelasan di depan.

Merunut akibat yang ditimbulkan dari pengunduran proses Pilkada, pada akhirnya masyarakatlah yang merasakan dampak paling besar. Kondisi masyarakat yang dijadikan sebagai alasan penundaan Pilkada, justru akan semakin terabaikan kepentingannya. Proses pemulihan pasca gempa yang diharapkan mampu segera mengembalikan kondisi masyarakat ke keadaan normal bisa menjadi tidak terealisasi dalam waktu dekat.

Seyogyanyalah seorang pemimpin maupun calon pemimpin harus memiliki kematangan dan kedewasaan berpikir dalam setiap keputusan yang akan diambil, di samping harus mampu arif dan bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada. Karena seorang pemimpin atau pun calon pemimpin harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongannya demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

If I win the English course in Singapore I will have two advantages. The first advantage is of course I could learn a Standard English. Where could I learn proper English so close to Indonesia if it isn’t in Singapore? Australia maybe is another choice but Australia is not as close as Singapore. Singapore nestled in the same archipelago as Indonesia.

Singapore has been renowned of its long history on advanced education system, one of the best in Southeast Asia. It was carefully nursed since colonial time. As an island without any valuable resources except its strategic position, Singapore was planned to meet with the challenges in the future. A stable politic, high economic attainments and strong education system are Singaporean value. English is widely used here, replacing the bazaar Malay as a lingua franca, making Singapore closer to international wide community.

The second advantage is I could learn the unique Singaporean English patois or singlish. My friends think I’m ridiculous. But for me it’s interesting. It’s the work of a long interaction between ethnic groups that live in Singapore. It shows the strong bond of Singaporean as a nation. Maybe in the future it could evolve into a distinct language. Who knows? Afrikaans was once an offshoot of Dutch but know it became one of the official languages in the Republic of South Africa. That goes the same to Swahili; a blend of Arabic and Bantu languages; the national language of Tanzania.

Some people consider singlish could deteriorate the ability in mastering Standard English. I think it’s not true. In Indonesia for instance, the people that live in the capital speak a variant of Indonesian or Malay I would say. But when it comes to formal conversation they would use the standard Bahasa Indonesia without much difficulty. The patois is actually an expression of the unique identity of an area where they share the same bond.

But unfortunately Indonesia and Singapore doesn’t always have a cordial relation. There is a well known saying in Indonesia, tak kenal maka tak sayang. In my opinion this saying is the best way to explain the relationship between Indonesia and Singapore.

There are strong prejudices and ignorance on both sides and in some ways it had hindered mutual understanding between the two nations. Even though these two nations are neighbors but actually they don’t know each other very well. I hope if I have the opportunity to study English in Singapore or in other word I win this competition I could contribute more understanding for both sides. Of course I’m not Bandung Bondowoso who has the ability to build 1000 temples in one night. But at least I can meet and chat with as many Singaporean as possible while I stay in Singapore. This is the way I believe how we build mutual understanding, by interacting. No government barriers and no media tendencies, a much healthier understanding, I hope. By the way I would call you all in Indonesia with my Simpati. Bye.

(This article submitted for Quiz of English Course in Singapore which provided by SIMPATI-Telkomsel in 2005)