Nampaknya tren ngeblog di kalangan pejabat semakin populer. Dari Yogyakarta, Jumat 25 Juli 2008 kemarin Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta secara resmi melaunching blognya.

Berbeda dengan pejabat-pejabat lain yang menggunakan nama mereka sebagai domain, blog Pak Wali dan Wawali ini merupakan bagian dari situs resmi Pemerintah Kota Yogyakarta. Karena url dari kedua blog pelayan masyarakat ini tidak unik, maka masyarakat yang ingin berkunjung ke blog mereka, mau tidak mau harus berkunjung ke situs Pemkot Jogja lebih dulu. Mungkin ini salah satu upaya agar masyarakat juga terus mengikuti perkembangan pembangunan yang dilakukan Pemkot Jogja.

Semoga keberadaan blog dapat menjadi sarana untuk dapat lebih dekat dengan rakyat, dekat dengan kenyataan dan dekat dengan kehidupan yang sangat beragam di Kota Yogyakarta.

Selamat ngeblog Pak Wali dan Pak Wawali!

Setiap akhir pekan saya selalu bolak-balik Jakarta-Jogja. Biasanya saya menggunakan kereta api dari Jakarta hari Jumat malam dan dari Jogja hari Minggu malam. Pada masa liburan sekolah kemarin saya kehabisan tiket kereta api untuk pulang ke Jogja, tapi saya masih mendapatkan tiket kereta api ke Jakarta. Oleh karena saya tetap harus ke Jogja saya memilih menggunakan bis. Ternyata bis pun sama padatnya, sehingga saya pun agak kesulitan mendapatkan tiketnya. Akhirnya saya memperoleh tiket bis malam Kramat Djati kelas eksekutif seharga Rp.160.000,- tujuan Jogja melalui agennya di terminal Rawamangun untuk keberangkatan hari Kamis tanggal 3 Juli 2008. Pengalaman saya yang tidak menyenangkan berawal dari situ.

Pada hari H, setibanya saya di Rawamangun dan masuk ke dalam bis, saya kaget karena tempat duduk saya sudah ada yang menempati dan diapun memegang tiket yang sah. Saya langsung melaporkannya ke agen bis di sana dan ternyata nasib serupa dialami oleh 10 penumpang lainnya karena terjadi penjualan tiket ganda untuk tujuan Jogjakarta pada hari itu. Sangat disayangkan, perusahaan sekelas Kramat Djati bisa sangat teledor. Kalau hanya 1 tiket yang double masih bisa dimaklumi, tapi ini jumlahnya mencapai 11 tiket. Benar-benar sangat tidak masuk akal. Bukankah masing-masing agen juga sudah mendapatkan jatah kursi yang berhak mereka jual? Sehingga sangat kecil kemungkinan untuk terjadi penjualan ganda.

Solusi yang ditawarkan crew Kramat Djati di Rawamangun pada awalnya patut dihargai. Penumpang yang tidak terangkut bis, dinaikkan travel. Awalnya saya keberatan, namun karena penumpang lainnya setuju saya pun mengiyakan setelah mengetahui kendaraan yang digunakan adalah Isuzu ELF. Tiket bis diminta kembali oleh agen bis dan kami masih harus menambah biaya travel masing-masing Rp.10.000,- tanpa ada jatah makan malam. Ketika mobil akan pergi, salah satu crew Kramat Djati meminta maaf atas nama perusahaan berkaitan dengan kejadian hari itu.

Namun, kekecewaan kembali muncul ketika mobil yang kami tumpangi mampir ke kantor travel tersebut untuk membuatkan tiket travel. Setelah tiket travel diberikan, muncul kejadian yang tidak menyenangkan. Penumpang dibagi lagi ke mobil yang lain. Saya dan satu penumpang lainnya diminta pindah ke mobil lain yang masih belum datang. Sedangkan penumpang lainnya tetap di Isuzu ELF dan menjemput penumpang travel lainnya. Dan bagaimana cerita mereka saya pun tidak mengetahuinya.

Sekitar jam 19.00 mobil L300 yang dimaksud datang. Betapa terkejutnya saya, ternyata mobil masih belum ada penumpangnya. Ini berarti mobil baru akan menjemput para penumpangnya. Akhirnya saya pun mengetahui bahwa mobil tersebut milik travel lain. Dengan kata lain, saya dititipkan ke travel lain. Mobil ini akhirnya selesai menjemput penumpangnya dan meninggalkan Jakarta pukul 21.00 WIB.

Sungguh benar-benar mengecewakan. Pihak Kramat Djati tentunya tidak mau tahu nasib dan kejadian yang dialami penumpang yang dinaikkan travel. Kramat Djati merasa tanggung jawab mereka sudah selesai dengan tidak ada penumpang yang terlantar, apalagi mereka juga telah menyampaikan permintaan maaf.

Saya pun menyadari sebuah perusahaan jasa yang cukup punya nama tidak akan menjamin kualitas pelayanan kepada konsumennya. Konsumen sebagai raja hanya sekedar slogan semata. Pengalaman saya dengan Kramat Djati membuktikannya. Saya pun tidak akan menggunakan jasa mereka lagi. Dan saya mengingatkan kepada semua pihak untuk lebih berhati-hati kalau ingin menggunakan bis Kramat Djati agar tidak mengalami nasib yang serupa dengan saya.

Thanks God It’s Friday yang populer dengan singkatan TGIF tak pernah lepas di pikiran. Hari Jumat benar-benar menjadi hari yang saya nantikan. Di hari itulah saya bisa pulang ke Jogja berkumpul dengan keluarga. Saya sudah bertekad untuk pulang ke Jogja setiap minggunya, meskipun biayanya tidak sedikit. Dengan memilih kereta bisnis seharga 100 ribu sekali jalan, berarti sebulannya minimal perlu 800 ribu. Nilai uang tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebahagiaan berkumpul dengan keluarga di Jogja.

Tidak sedikit ternyata orang yang seperti saya, menantikan hari Jumat untuk pulang ke Jogja. Mereka ini terkenal dengan kelompok PJKA (Pergi Jumat Kembali Ahad). Kakak laki-laki saya contohnya, dia sudah menjalani hidup sebagai PJKA lebih dari 5 tahun. Hari Jumat tanggal 14 Maret 2008 secara pribadi saya telah mendeklarasikan diri sebagai anggota baru PJKA. Ada kebiasaan dari sebagian kelompok ini yang naik kereta api dengan tidak membeli tiket tapi membayar kepada petugas KA di atas gerbong. Dari awal saya sudah berniat untuk selalu membeli tiket ketika naik kereta api. Kalau terpaksa tidak kebagian tiket, saya lebih baik naik bis malam seperti minggu depan yang merupakan long weekend 4 hari. Semua tiket kereta api tanggal 19 Maret dari Jakarta dan tanggal 23 Maret dari Jogja sudah tidak tersisa.

Alhamdulillah, meskipun mepet, saya akhirnya dapat pulang ke Jogja tanggal 19 Maret dengan bis Rahayu Persada yang sampai menambah 2 bis untuk melayani penumpang yang ingin berlibur. Sedangkan baliknya ke Jakarta, saya memperoleh tiket bis Ramayana karena ada membatalkan tiketnya.

Kembali ke PJKA, khususnya di kereta kelas bisnis (Senja Utama) seperti yang saya lakukan, bekal yang tidak boleh lupa adalah koran. Namun, koran ini bukan untuk dibaca, melainkan untuk digelar sebagai alas tempat tidur. Sesaat setelah kereta berjalan, kelompok PJKA ini akan berebutan menggelar koran untuk tidur di bawah tempat duduknya masig-masing. Bagi yang telat menggelar koran dengan teman sebangkunya, maka dia harus rela tidur di atas kursi dengan konsekuensi tidak bisa meluruskan kakinya.

Bekal lainnya yang saya siapkan adalah bantal yang berfungsi jika diisi udara, minimal ditiup. Bantal seperti ini dikenal dengan sebutan bantal haji dan bisa didapatkan di toko perlengkapan busana muslim dan haji atau supermarket. Kalau tidak dipakai bisa dilipat dan dimasukkan ke dalam tas. Sebenarnya kita bisa menyewa bantal di atas kereta kalau mau. Dengan kedua bekal tersebut, saya bisa tidur di bawah yang relatif lebih nyaman karena bisa meluruskan kaki, sehingga tiba di Jogja atau Jakarta bisa lebih fresh.

Kamu juga anggota PJKA seperti saya?

Akhir-akhir ini Kota Yogyakarta sering disebut dengan julukan city of tolerance. Bukan hal yang terlalu penting untuk mengetahui asal muasal predikat tersebut. Secara nyata Yogyakarta telah dikenal sebagai kota yang aman, damai, tentram dan seolah tanpa gejolak, meskipun orang dari seluruh nusantara bahkan mancanegara dengan berbagai karakter dan latar belakang hidup bersama di sini. Perbedaan warna kulit, suku, agama, dan bahasa tidak menimbulkan gejolak sosial yang berarti. Riak-riak kecil pun hanya sesekali muncul dan itupun dapat segera diatasi dalam tempo yang relatif singkat. Maka tidak salah kalau kemudian kota ini menjadi tempat belajar dari banyak pihak untuk mengkaji, mempelajari dan kemudian mencontoh model city of tolerance tersebut.

Masyarakat Kota Yogyakarta yang memiliki karakter sangat beragam dengan segala keunikannya tentu memerlukan model pengelolaan yang berbeda dalam menangani potensi konflik yang ada. Dalam hal ini, budaya memegang peranan penting. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, makna yang terkandung dalam visinya antara lain adalah bahwa kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di kota ini, seni budaya yang berkembang di masyarakat memang bersumber dari kraton. Seni tari dan gamelan hanyalah sekedar contohnya. Meskipun demikian, masyarakat daerah lain yang tinggal di Yogyakarta diberi kebebasan untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaannya. Tidak sulit bagi kita untuk menonton seni budaya dari daerah lain dalam pentas yang diadakan di Yogyakarta. Hampir semua seni budaya dapat kita jumpai di sini, karena Yogyakarta memang dikenal sebagai miniaturnya Indonesia. Budaya dari luar daerah dapat hidup berdampingan dan berkembang di Yogyakarta. Inilah salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki Yogyakarta.

Pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat berupaya mengimbangi karakter masyarakat Yogyakarta yang beragam dengan keterbukaan informasi sebagai sarana paling efektif dalam memperkecil kesenjangan, baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar anggota masyarakat sendiri. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan sarana khusus untuk keterbukaan informasi melalui website, hotline service, call centre, dan sebagainya. Dalam usaha pembinaan umat beragama, diupayakan dalam hal penyediaan fasilitas keagamaan, rekomendasi perizinan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, dialog, dan musyawarah. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama benar-benar diberdayakan dalam memainkan perannya di masyarakat.

Serupa tapi tak sama, toleransi model Yogyakarta dapat dijumpai pada jajaran birokrasinya. Kalau di daerah lain isu putra daerah begitu kental mulai dari proses penerimaan aparatur daerah sampai pengangkatan calon pejabatnya, maka di kota ini, baik penerimaan pegawai baru maupun pengangkatan pejabat semata-mata didasarkan pada kemampuan dan kompetensinya. Walaupun putra daerah, kalau tidak memenuhi syarat tentu tidak bisa menjadi bagian dari birokrasi apalagi memangku jabatan. Sebaliknya, orang yang mampu dan kompeten dalam bidangnya akan bisa mengembangkan karirnya sampai posisi yang tertinggi tanpa melihat latar belakang daerah yang bersangkutan. Jangan kaget kalau bertemu pegawai atau pejabat dari jajaran pemerintah daerah di kota ini yang hanya mampu berbahasa Jawa sepatah dua patah atau tidak bisa sama sekali, karena bisa jadi mereka bukan asli dari Yogyakarta.

City of Tolerance sebagai semboyan baru Kota Yogyakarta mengandung makna bagaimana untuk bisa menampilkan diri sebagai kota yang beradab hingga tidak mudah terpicu dengan isu apapun termasuk SARA. Sebutan city of tolerance, dapat diartikan sebagai kota damai, kota yang bisa saling berbagi dan saling menerima. Predikat tersebut menunjukkan bahwa selama ini kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta saling menghormati walaupun ada berbagai perbedaan. Dalam predikat baru ini juga tersirat makna bahwa semua komponen masyarakat di Kota Yogyakarta dilibatkan dalam proses pembangunan. Tidak ada masyarakat yang terpinggirkan dan tidak mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat lainnya, tetapi keterlibatan mereka diakui, dibutuhkan dan diimplementasikan dalam pembangunan. Diperolehnya predikat ini merupakan modal yang kuat untuk dapat mewujudkan keamanan, ketertiban, kesatuan dan kedamaian. Jadi sudah seharusnya kita meneruskan, melanjutkan, melestarikan segala yang baik dari Kota Yogyakarta. Semoga kita bisa hidup bersama menuju kebaikan untuk kesejahteraan sesama di bumi Yogyakarta Indonesia ini.

Toleransi Model Yogyakarta selengkapnya.

Kegiatan penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta menyebabkan kata “Pakta Integritas” tiba-tiba menjadi begitu terkenal. Semuanya tiba-tiba mengenal kata pakta integritas. Dua buah kata yang bermakna sebagai kontrak moral itu tiba-tiba berubah wujud menjadi sebuah ikon.

Banyak alasan mengapa pakta integritas disodorkan. Mungkin sama banyaknya dengan pertanyaan mengapa pakta integritas yang dipilih. Bukankah semua fungsi dan jabatan itu sudah ada aturan mainnya. Sudah ada secara jelas rangkaian sanksi untuk pelanggarnya. Bahkan seorang PNS yang akan mengawali tugas maupun akan mengemban suatu jabatan struktural telah mengangkat sumpah dengan nama Tuhan mereka.

Penandatanganan Pakta Integritas bukan sekedar mengikuti tren dan tanpa maksud. Pakta Integritas diharapkan mampu mempercepat upaya mewujudkan citra birokrasi yang bersih dan baik, sehingga mendapatkan kepercayaan publik setinggi-tingginya. Namun perlu disadari bahwa Pakta Integritas hanya merupakan sebuah alat (tool) dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, ia tidak bisa berjalan sendiri. Penandatanganan pakta integritas harus diikuti dengan pembenahan di seluruh lini yang menyebabkan citra birokrasi terpuruk, khususnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi.

Membicarakan korupsi seakan tidak mengenal kata akhir karena permasalahan yang ada demikian kompleks, bahkan tidak diketahui dari mana harus mulai. Sebagian masyarakat mulai bersikap “fatalis”, dimana mereka beranggapan bahwa korupsi memang sulit untuk diberantas, karena telah menjadi sebuah budaya di kalangan birokrasi. Sikap ini secara tidak langsung meningkatkan sikap “permisif” untuk ikut juga melakukan korupsi, minimal membiarkan berlangsungnya tindakan korupsi. Jika mengacu pada temuan Transparansi Internasional Indonesia dalam surveinya di 32 kota baru-baru ini, hal tersebut tidak terlalu salah. Setidaknya 49% responden mengaku setuju terhadap tindakan penyuapan.

Baca selengkapnya pakta-integritas.pdf

Belum genap satu tahun bencana gempa bumi dahsyat meluluhlantakan Jogjakarta pada hari Sabtu 27 Mei 2006, kemarin Minggu (18/2/2007) bertepatan dengan Tahun Baru Imlek, puting beliung melanda kota Jogjakarta. Meskipun hanya bersifat lokal dan berlangsung singkat, angin ribut ini menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Angin lesus yang terjadi kemarin sore sekitar pukul 17.00, memang tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerusakan menimpa ratusan bangunan, baik rumah maupun kantor.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kerusakan paling parah ada di daerah fly over Jalan Dr. Sutomo. Kerusakan yang menimpa berbagai bangunan di daerah ini pada umumnya adalah hilangnya atap bangunan disapu angin lesus. Banyak baliho di daerah ini juga roboh, seperti yang dialami papan nama bioskop Mataram dan Laboratorium Klinik Pramita.

Daerah sekitar fly over yang juga mengalami kerusakan cukup parah meliputi Jalan Gayam dan Jalan Tunjung. Pohon-pohon besar yang berada di sisi kedua jalan tersebut roboh menutup jalan dan ada yang menimpa rumah warga.

Jogja yang selama ini adem ayem sedang mendapat ujian dari Yang Maha Kuasa. Kembali kepada diri kita masing-masing apakah mampu mengambil hikmah dari berbagai kejadian yang ada. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk tetap sabar dan tawakal serta menjadi lebih dekat kepada-Nya.

Yogyakarta (also Jogjakarta in pre-1972 spelling or Jogja) is a city and province on the island of Java, Indonesia. It is the only province in Indonesia that is still formally governed by a precolonial Sultanate, the Sultanate of Ngayogyakarta Hadiningrat. The city is known as a center of classical Javanese fine art and culture such as batik, ballet, drama, music, poetry and puppet shows. It is also famous as a center for Indonesian higher education. The official name of the Yogyakarta province is Special Region of Yogyakarta.

Haunted by spiralling population, economic and political problems, the most populous island in South East Asia is a land of contrasts with an uncertain future.

Java is an island of striking natural beauty, rich in cultural history. But it’s getting harder to recognise it.

At Yogyakarta’s center is the kraton, or Sultan’s palace. Surrounding the kraton is a densely-populated residential neighborhood that occupies land that was formerly the Sultan’s sole domain; evidence of this former use remains in the form of old walls and the ruined Water Castle (Tamansari), built in 1758 as a pleasure garden. No longer used by the sultan, the garden had been largely abandoned, and was used for housing by palace employees and descendants. Reconstruction efforts began in 2004, and an effort to renew the neighborhood around the kraton has begun. The site is a developing tourist attraction.

The Ramayana ballet is worth attending even if you’re not a fan of traditional Asian stage performances. 20,000rp gets you a 90-minute show with a talented dance troupe and full gamelan orchestra. It’s a casual, well-organised atmosphere and you can meet the performers and even dance with them on the stage!

The Cirebon Restaurant, also on Jalan Malioboro attracts a steady stream of locals and foreigners with its (mainly) vegetarian specialties and convivial atmosphere — all at good prices.

Honestly, there are no other cities in Indonesia that have equally popular different names like this one. And, frankly speaking, none of the hundreds of names of areas in this country have been abbreviated in so many ways by its name like Yogyakarta.

On the streets, people – including government officials and university students – prefer to call this sultanate province Yogya or Jogja, despite its official name Yogyakarta.

by Daniel J.Fox

Mystical Yogyakarta… Come find out more at yogyakarta.ewhy.info