Satu lagi arsip e-mail yang sangat menarik

Deso (baca ndeso) itulah sebutan untuk orang yang norak, kampungan, udik, shock culture, countrified dan sejenisnya. Ketika mengalami atau merasakan sesuatu yang baru dan sangat mengagumkan, maka ia merasa takjub dan sangat senang, sehingga ingin terus menikmati dan tidak ingin lepas, kalau perlu yang lebih dari itu. Kemudian ia menganggap hanya dia atau hanya segelintir orang yang baru merasakan dan mengalaminya. Maka ia mulai atraktif, memamerkan dan sekaligus mengajak orang lain untuk turut merasakan dan menikmatinya, dengan harapan orang yang diajak juga sama terkagum-kagum sama seperti dia.

Lebih dari itu ia berharap agar orang lain juga mendukung terhadap langkah-langkah untuk menikmatinya terus-menerus. Hal ini biasa, seperti saya juga sering mengalami hal demikian, tetapi kita terus berupaya untuk terus belajar dari sejarah, pengalaman orang lain, serta belajar bagaimana caranya tidak jadi orang norak, kampungan alias deso.

Semua kampus di Jepang penuh dengan sepeda, tak terkecuali dekan atau bahkan rektor pun ada yang naik sepeda datang ke kampus. Sementara si pemilik perusahaan Honda tinggal di sebuah apartemen yang sederhana. Ketika beberapa pengusaha ingin memberi pinjaman kepada pemerintah Indonesia mereka menjemput pejabat Indonesia di Narita. Dari Tokyo naik kendaraan umum, sementara yang akan dijemput, pejabat Indonesia naik mobil dinas kedutaan yaitu mercy.

Ketika saya di Australia berkesempatan melihat sebuah acara seremoni dari jarak yang sangat dekat, dihadiri oleh pejabat setingkat menteri, saya tertarik mengamati mobil yang mereka pakai merk Holden baru yang paling murah untuk ukuran Australia. Yang menarik, para pengawalnya tidak terlihat karena tidak berbeda penampilannya dengan tamu-tamu, kalau tidak jeli mengamati kita tidak tahu mana pengawalnya.

Di Sidney saya berkenalan dengan seorang pelayan restoran Thailand. Dia seorang warga negara Malaysia keturunan Cina, sudah selesai S3, sekarang lagi mengikuti program Post Doc, dia anak seorang pengusaha yang kaya raya. Tidak mau menggunakan fasilitas orang tuanya malah jadi pelayan. Dia juga sebenarnya dapat beasiswa dari perguruan tingginya.

Satu bulan saya di Jepang tidak melihat orang pakai HP communicator, mungkin kelemahan saya mengamati. Dan setelah saya baca koran ternyata konsumen terbesar HP communicator adalah Indonesia. Sempat berkenalan juga dengan seorang yang berada di stasiun kereta di Jepang, ternyata dia anak seorang pejabat tinggi negara, juga naik kereta. Yang tak kalah serunya saya juga jadi pengamat berbagai jenis sepatu yang di pakai masyarakat Jepang ternyata tak bermerek. Wah ini yang deso siapa yaa?

Sulit membedakan tingkat ekonomi seseorang baik di Jepang atau di Australia, baik dari penampilannya, bajunya, kendaraannya, atau rumahnya. Kita baru bisa menebak kekayaan seseorang kalau sudah tahu pekerjaan dan jabatanya di perusahaan. Jangan-jangan kalau orang Jepang diajak ke Pondok Indah bisa pingsan melihat rumah segitu gede dan mewahnya. Rata-rata rumah disana memiliki tinggi plafon yang bisa dijambak dengan tangan hanya dengan melompat. Sehingga duduknyapun banyak yang lesehan.

Ketika Indonesia sedang terpuruk, hutang lagi numpuk, rakyat banyak yang mulai ngamuk, negara sedang kere, banyak yang antri beras, minyak tanah, minyak goreng dll. Maka harga diri kita tidak bisa diangkat dengan medali emas turnamen olah raga, sewa pemain asing, banyak seremonial yang gonta-ganti baju seragam, baju dinas, merek mobil, proyek mercusuar, dll, dsb, dst.

Bangsa ini akan naik harga dirinya kalo utang sudah lunas, kelaparan tidak ada lagi, tidak ada pengamen dan pengemis, tidak ada lagi WTS (di Malaysia “Wanita Tak Senonoh”) , angka kriminal rendah, korupsi berkurang, punya posisi tawar terhadap kekuatan global. Maka orang nDeso (alias norak) tidak mampu mengatasi krisis karena tidak bisa menjadikan krisis sebagai paradigma dalam menyusun APBD dan APBN. Nah karena yang menyusun orang-orang norak maka asumsi dan paradigma yang dipakai adalah negara normal atau bahkan mengikut negara maju. Bayangkan ada daerah yang menganggarkan sepak bola 17 Milyar sementara anggaran kesranya 100 juta, wiiieh!

Akhirnya penyakit norak ini menjadi wabah yang sangat mengerikan dari atas sampai bawah :

• Orang bisa antri raskin sambil pegang HP
• Pelajar bisa nunggak SPP sambil merokok
• Orang tua lupa siapkan SPP, karena terpakai untuk beli tv dan kulkas
• Orang bule mabuk karena kelebihan uang, orang kampung mabuk beli minuman patungan
• Pengemis bisa pake walkman sambil goyang kepala
• Para pengungsi bisa berjoget dalam tendanya
• Orang beli gelar akademis di ruko-ruko tanpa kuliah
• Ijazah S3 luar negeri bisa di beli di sebuah rumah petakan gang sempit di Cibubur
• Kelihatannya orang sibuk ternyata masih sering keluar masuk Mc Donald
• Kelihatannnya orang penting, ternyata sangat tahu detail dunia persepakbolaan
• Kelihatan seperti aktivis tapi habis waktu untuk mencetin HP
• 63 tahun merdeka, lomba-lombanya masih makan kerupuk saja
• Agar rakyat tidak kelaparan, maka para pejabatnya dansa dansi di acara tembang kenangan
• Agar kampanye menang harus berani sewa bokong-bokong bahenol ngebor
• Agar masyarakat cerdas, maka sajikan lagu goyang dombret dan wakuncar
• Agar bisa disebut terbuka, maka harus bisa buka-bukaan
• Agar kelihatan inklusif maka hrs bisa menggandeng siapa saja, kalau perlu jin tomang juga digandeng

Yang lebih mengerikan lagi adalah supaya kita tidak terlihat kere, maka harus bisa tampil keren. Makin kiamatlah kalo si kere tidak tahu dirinya kere.

oleh: Ika S. Creech
Penulis adalah Putra Indonesia Asli, kini bertempat tinggal di Paris, Perancis dan bekerja sebagai pembawa acara di salah satu stasiun di Perancis.

Nampaknya tren ngeblog di kalangan pejabat semakin populer. Dari Yogyakarta, Jumat 25 Juli 2008 kemarin Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta secara resmi melaunching blognya.

Berbeda dengan pejabat-pejabat lain yang menggunakan nama mereka sebagai domain, blog Pak Wali dan Wawali ini merupakan bagian dari situs resmi Pemerintah Kota Yogyakarta. Karena url dari kedua blog pelayan masyarakat ini tidak unik, maka masyarakat yang ingin berkunjung ke blog mereka, mau tidak mau harus berkunjung ke situs Pemkot Jogja lebih dulu. Mungkin ini salah satu upaya agar masyarakat juga terus mengikuti perkembangan pembangunan yang dilakukan Pemkot Jogja.

Semoga keberadaan blog dapat menjadi sarana untuk dapat lebih dekat dengan rakyat, dekat dengan kenyataan dan dekat dengan kehidupan yang sangat beragam di Kota Yogyakarta.

Selamat ngeblog Pak Wali dan Pak Wawali!

Akhir-akhir ini Kota Yogyakarta sering disebut dengan julukan city of tolerance. Bukan hal yang terlalu penting untuk mengetahui asal muasal predikat tersebut. Secara nyata Yogyakarta telah dikenal sebagai kota yang aman, damai, tentram dan seolah tanpa gejolak, meskipun orang dari seluruh nusantara bahkan mancanegara dengan berbagai karakter dan latar belakang hidup bersama di sini. Perbedaan warna kulit, suku, agama, dan bahasa tidak menimbulkan gejolak sosial yang berarti. Riak-riak kecil pun hanya sesekali muncul dan itupun dapat segera diatasi dalam tempo yang relatif singkat. Maka tidak salah kalau kemudian kota ini menjadi tempat belajar dari banyak pihak untuk mengkaji, mempelajari dan kemudian mencontoh model city of tolerance tersebut.

Masyarakat Kota Yogyakarta yang memiliki karakter sangat beragam dengan segala keunikannya tentu memerlukan model pengelolaan yang berbeda dalam menangani potensi konflik yang ada. Dalam hal ini, budaya memegang peranan penting. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, makna yang terkandung dalam visinya antara lain adalah bahwa kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di kota ini, seni budaya yang berkembang di masyarakat memang bersumber dari kraton. Seni tari dan gamelan hanyalah sekedar contohnya. Meskipun demikian, masyarakat daerah lain yang tinggal di Yogyakarta diberi kebebasan untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaannya. Tidak sulit bagi kita untuk menonton seni budaya dari daerah lain dalam pentas yang diadakan di Yogyakarta. Hampir semua seni budaya dapat kita jumpai di sini, karena Yogyakarta memang dikenal sebagai miniaturnya Indonesia. Budaya dari luar daerah dapat hidup berdampingan dan berkembang di Yogyakarta. Inilah salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki Yogyakarta.

Pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat berupaya mengimbangi karakter masyarakat Yogyakarta yang beragam dengan keterbukaan informasi sebagai sarana paling efektif dalam memperkecil kesenjangan, baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar anggota masyarakat sendiri. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan sarana khusus untuk keterbukaan informasi melalui website, hotline service, call centre, dan sebagainya. Dalam usaha pembinaan umat beragama, diupayakan dalam hal penyediaan fasilitas keagamaan, rekomendasi perizinan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, dialog, dan musyawarah. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama benar-benar diberdayakan dalam memainkan perannya di masyarakat.

Serupa tapi tak sama, toleransi model Yogyakarta dapat dijumpai pada jajaran birokrasinya. Kalau di daerah lain isu putra daerah begitu kental mulai dari proses penerimaan aparatur daerah sampai pengangkatan calon pejabatnya, maka di kota ini, baik penerimaan pegawai baru maupun pengangkatan pejabat semata-mata didasarkan pada kemampuan dan kompetensinya. Walaupun putra daerah, kalau tidak memenuhi syarat tentu tidak bisa menjadi bagian dari birokrasi apalagi memangku jabatan. Sebaliknya, orang yang mampu dan kompeten dalam bidangnya akan bisa mengembangkan karirnya sampai posisi yang tertinggi tanpa melihat latar belakang daerah yang bersangkutan. Jangan kaget kalau bertemu pegawai atau pejabat dari jajaran pemerintah daerah di kota ini yang hanya mampu berbahasa Jawa sepatah dua patah atau tidak bisa sama sekali, karena bisa jadi mereka bukan asli dari Yogyakarta.

City of Tolerance sebagai semboyan baru Kota Yogyakarta mengandung makna bagaimana untuk bisa menampilkan diri sebagai kota yang beradab hingga tidak mudah terpicu dengan isu apapun termasuk SARA. Sebutan city of tolerance, dapat diartikan sebagai kota damai, kota yang bisa saling berbagi dan saling menerima. Predikat tersebut menunjukkan bahwa selama ini kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta saling menghormati walaupun ada berbagai perbedaan. Dalam predikat baru ini juga tersirat makna bahwa semua komponen masyarakat di Kota Yogyakarta dilibatkan dalam proses pembangunan. Tidak ada masyarakat yang terpinggirkan dan tidak mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat lainnya, tetapi keterlibatan mereka diakui, dibutuhkan dan diimplementasikan dalam pembangunan. Diperolehnya predikat ini merupakan modal yang kuat untuk dapat mewujudkan keamanan, ketertiban, kesatuan dan kedamaian. Jadi sudah seharusnya kita meneruskan, melanjutkan, melestarikan segala yang baik dari Kota Yogyakarta. Semoga kita bisa hidup bersama menuju kebaikan untuk kesejahteraan sesama di bumi Yogyakarta Indonesia ini.

Toleransi Model Yogyakarta selengkapnya.

Beberapa kali menulis sebuah artikel kemudian mencoba mengirimkannya ke media massa, khususnya yang ada di Yogyakarta, akhirnya berhasil juga dimuat. Tulisan saya dimuat di majalah Ayodya, edisi II tahun 2007, sebuah majalah internal Pemerintah Kota Yogyakarta. Meski baru “jago kandang”, pencapaian ini patut saya syukuri. Lebih surprise lagi, karena artikel saya menjadi bagian dari laporan utama pada edisi tersebut. Karena tidak ada kepastian sebelumnya mengenai pemuatan artikel yang saya kirim, maka tulisan tersebut saya posting di sini.

Keinginan mengirimkan tulisan ke media massa bukan dilandasi niat untuk mencari penghasilan tambahan, walaupun setiap tulisan yang dimuat pasti ada imbalannya. Motivasi utama saya mengirimkan artikel ke media massa adalah untuk memperoleh tambahan bekal dalam perburuan beasiswa. Terdengar aneh? Sebenarnya tidak juga. Dalam setiap aplikasi beasiswa biasanya terdapat pertanyaan tentang daftar tulisan yang pernah dibuat baik dipublikasikan maupun tidak. Dan saya yakin hal ini menjadi salah satu poin yang sangat penting dalam keberhasilan memperoleh beasiswa, minimal lolos administrasi.

Walaupun belum ada target, sampai saat ini saya masih terus berupaya untuk mengirimkan sejumlah artikel ke media yang lain, sehingga menambah portofolio tulisan dalam aplikasi beasiswa. Kalaupun tidak berhasil dimuat, paling tidak saya telah dipacu untuk tidak pernah berhenti belajar memperbaiki kualitas artikel yang saya tulis. Kemampuan menulis seperti ini sangat dibutuhkan dalam menempuh studi lanjut maupun dalam pekerjaan. Oleh karena itu saya selalu memuat tulisan saya di blog ini pada bagian opini, baik dimuat ataupun tidak dimuat di media massa.

Artikel saya memang baru satu yang dimuat di media massa, namun hal itu tidak menyurutkan langkah saya dalam mengirimkan aplikasi beasiswa ke berbagai lembaga yang menawarkan. Hitung-hitung sebagai pembelajaran dalam mengisi form aplikasi beasiswa. Saat ini saya telah mengirimkan aplikasi beasiswa Pusbindiklatren dari Bappenas dan International Fellowship Program (IFP) dari Ford Foundation yang dikelola oleh The Indonesian International Education Foundation (IIEF). Selain itu, saya tengah merampungkan aplikasi beasiswa Chevening dari British Council. Masih ada kesempatan bagi yang belum mengirimkan aplikasinya. Beasiswa Pusbindiklatren dibuka sampai dengan tanggal 28 September 2007 sedang Chevening ditutup pada tanggal 30 September 2007. Sedangkan program beasiswa IFP dari Ford Foundation ditutup sebelum 1 Agustus setiap tahunnya.

Mari kita sama-sama berjuang

Kegiatan penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta menyebabkan kata “Pakta Integritas” tiba-tiba menjadi begitu terkenal. Semuanya tiba-tiba mengenal kata pakta integritas. Dua buah kata yang bermakna sebagai kontrak moral itu tiba-tiba berubah wujud menjadi sebuah ikon.

Banyak alasan mengapa pakta integritas disodorkan. Mungkin sama banyaknya dengan pertanyaan mengapa pakta integritas yang dipilih. Bukankah semua fungsi dan jabatan itu sudah ada aturan mainnya. Sudah ada secara jelas rangkaian sanksi untuk pelanggarnya. Bahkan seorang PNS yang akan mengawali tugas maupun akan mengemban suatu jabatan struktural telah mengangkat sumpah dengan nama Tuhan mereka.

Penandatanganan Pakta Integritas bukan sekedar mengikuti tren dan tanpa maksud. Pakta Integritas diharapkan mampu mempercepat upaya mewujudkan citra birokrasi yang bersih dan baik, sehingga mendapatkan kepercayaan publik setinggi-tingginya. Namun perlu disadari bahwa Pakta Integritas hanya merupakan sebuah alat (tool) dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, ia tidak bisa berjalan sendiri. Penandatanganan pakta integritas harus diikuti dengan pembenahan di seluruh lini yang menyebabkan citra birokrasi terpuruk, khususnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi.

Membicarakan korupsi seakan tidak mengenal kata akhir karena permasalahan yang ada demikian kompleks, bahkan tidak diketahui dari mana harus mulai. Sebagian masyarakat mulai bersikap “fatalis”, dimana mereka beranggapan bahwa korupsi memang sulit untuk diberantas, karena telah menjadi sebuah budaya di kalangan birokrasi. Sikap ini secara tidak langsung meningkatkan sikap “permisif” untuk ikut juga melakukan korupsi, minimal membiarkan berlangsungnya tindakan korupsi. Jika mengacu pada temuan Transparansi Internasional Indonesia dalam surveinya di 32 kota baru-baru ini, hal tersebut tidak terlalu salah. Setidaknya 49% responden mengaku setuju terhadap tindakan penyuapan.

Baca selengkapnya pakta-integritas.pdf

Pendidikan adalah alat yang paling dapat diandalkan, karena dalam pendidikan terjadi proses transformasi informasi dan pengetahuan yang sistematis. Dari pendidikan diharapkan dapat mencetak manusia-manusia yang kelak akan membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Dengan pendidikan,masyarakat akan semakin maju yang akhirnya terjadi kesadaran publik sehingga secara bertahap mengubah bangsa ini dari sikap menghamba dan tunduk menjadi sikap mandiri dan mempunyai harga diri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Membangun manusia seutuhnya merupakan tujuan yang terbaik dalam kewajiban pendidikan. Manusia seutuhnya merupakan tujuan terbaik dalam kewajiban pendidikan. Manusia seutuhnya berarti mengoptimalkan semua sisi potensi yang dimiliki (fisik, hati dan akal). Atau dengan kata lain memadukan antara unsur iman dan taqwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas didasarkan pada empat ukuran/indikator, yaitu (1) mutu produk/lulusan, (2) mutu proses pembelajaran, (3) mutu layanan sekolah dan (4) mutu lingkungan sekolah.

Mutu produk/lulusan pendidikan dapat dinilai berdasarakan nilai ujian akhir nasional/sekolah yang tinggi. Tetapi tentunya nilai bukan satu-satunya ukuran, harus didukung dengan ukuran lainnya yaitu lulusan lembaga pendidikan juga mempunyai kecakapan dan ketrampilan untuk hidup (life skills), yang dapat dimanfaaatkan untuk bekal hidup peserta didik di masyarakat. Selain itu tentunya lulusan pendidikan juga mempunyai nilai-nilai kemanusian yang tinggi, yang responsi terhadap persoalan sosial yang ada. Mutu proses pembelajaran sangat ditentukan pada profesionalisme guru. Guru dalam pembelajaran tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan semata tetapi juga mendidik, mengarahkan dan menggerakan siswa agar menjadi manusia seutuhnya, tidak hanya pandai dan terampil tetapi juga berintegritas serta berbudi pekerti yang luhur. Mulu layanan sekolah yang baik tidak hanya layanan kepada siswa akan tetapi kepada orang tua, tamu sekolah dan lain sebagainya. Mutu layanan juga ditentukan dari kemampuan pelaku sekolah untuk dapat menjalin hubungan dan memberikan pelayanan yang terbaik pada suluruh stakeholder sekolah. Mutu lingkungan sekolah ditunjukkan dengan sekolah yang bersih, indah, damai. Dengan lingkungan yang baik akan menciptakan kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah.

Pada berbagai program pemberdayaan yang bersifat parsial, sektoral dan charity yang pernah dilakukan, sering menghadapi berbagai kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, menumbuhkan ketergantungan masyarakat pada bantuan luar, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dll). Lemahnya kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

Kondisi kapital sosial dan perilaku masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program pemberdayaan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak berorientasi kepada masyarakat golongan ekonomi lemah, tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggung gugat. Hal yang demikian akan menimbulkan kecurigaan, kebocoran, stereotype dan skeptisme di masyarakat, akibat ketidakadilan tersebut. Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidak adil ini dapat terjadi pada situasi tatanan masyarakat yang belum madani, yang salah satu indikasinya dapat dilihat dari kondisi kelembagaan masyarakat yang belum berdaya, yang tidak berorientasi pada keadilan, tidak dikelola dengan jujur serta terbuka dan tidak berpihak serta memperjuangkan kepentingan masyarakat lemah.

Kelembagaan masyarakat yang belum berdaya tersebut pada dasarnya disebabkan oleh karakteristik lembaga masyarakat yang ada di masyarakat cenderung tidak mengakar dan tidak representatif. Di samping itu, ditengarai pula bahwa berbagai lembaga masyarakat yang ada saat ini dalam beberapa hal lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar masyarakat atau bahkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, sehingga mereka kurang memiliki komitmen dan kepedulian pada masyarakat di wilayahnya. Dalam kondisi ini akan semakin mendalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga masyarakat yang ada di wilayahnya.

Kondisi kelembagaan masyarakat yang tidak mengakar, tidak representatif dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam situasi perilaku/sikap masyarakat yang belum berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, yang pada akhirnya mendorong sikap skeptisme, masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu terutama keikhlasan, keadilan dan kejujuran.

Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum ekonomi lemah, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin (pro poor) dan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), baik ditinjau dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.

Gambaran lembaga masyarakat seperti dimaksud di atas hanya akan dicapai apabila orang-orang yang diberi amanat sebagai pemimpin masyarakat tersebut merupakan kumpulan dari orang-orang yang peduli, memiliki komitmen kuat, ikhlas, relawan dan jujur serta mau berkorban untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk mengambil keuntungan bagi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Tentu saja hal ini bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, karena upaya-upaya membangun kepedulian, kerelawanan, komitmen tersebut pada dasarnya terkait erat dengan proses perubahan perilaku masyarakat.

(disarikan dari www.p2kp.org)

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat kita. Tidak hanya di kota metropolitan tetapi sudah merambah sampai kota kecil di tanah air. Sangat mudah menjumpai minimarket, supermarket bahkan hipermarket di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya. Namun di balik kesenangan tersebut ternyata telah membuat para peritel kelas menengah dan teri mengeluh. Mereka dengan tegas memprotes ekspansi yang sangat agresif dari peritel kelas besar itu.

Protes yang dilakukan para peritel berkantong tipis tersebut sebenarnya lebih ditujukan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagai pengambil kebijakan untuk mengatur persaingan yang lebih fair. Memang, setelah peritel kelas kakap saling tidak mau kalah dalam mengembangkan bisnisnya di berbagai tempat, termasuk ke wilayah permukiman melalui minimarket, tidak sedikit pengecer atau toko kelontong yang merasa omset penjualannya menurun.

Keberadaan pasar, khususnya yang tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Pemerintah harus concern terhadap keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu sarana publik yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Perkembangan jaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan begitu hebat oleh berbagai media telah membuat eksistensi pasar tradisional menjadi sedikit terusik. Namun demikian, pasar tradisional ternyata masih mampu untuk bertahan dan bersaing di tengah serbuan pasar modern dalam berbagai bentuknya. Kenyataan ini dipengaruhi oleh beberapa sebab.

Karakter/Budaya Konsumen. Meskipun informasi tentang gaya hidup modern dengan mudah diperoleh, tetapi tampaknya masyarakat masih memiliki budaya untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar tradisional. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaan itulah adalah di pasar tradisional masih terjadi proses tawar-menawar harga, sedangkan di pasar modern harga sudah pasti ditandai dengan label harga. Dalam proses tawar-menawar terjalin kedekatan personal dan emosional antara penjual dan pembeli yang tidak mungkin didapatkan ketika berbelanja di pasar modern.

Revitalisasi Pasar Tradisional. Pemerintah seharusnya serius dalam menata dan mempertahankan eksistensi pasar tradisional. Pemerintah menyadari bahwa keberadaan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Perhatian pemerintah tersebut dibuktikan dengan melakukan revitalisasi pasar tradisional di berbagai tempat. Target yang dipasang sangat sederhana dan menyentuh hal yang sangat mendasar. Selama ini pasar tradisional selalu identik dengan tempat belanja yang kumuh, becek serta bau, dan karenanya hanya didatangi oleh kelompok masyarakat kelas bawah. Gambaran pasar seperti di atas harus diubah menjadi tempat yang bersih dan nyaman bagi pengunjung. Dengan demikian masyarakat dari semua kalangan akan tertarik untuk datang dan melakukan transaksi di pasar tradisional.

Regulasi. Pemerintah memang mempunyai hak untuk mengatur keberadaan pasar tradisional dan pasar modern. Tetapi aturan yang dibuat pemerintah itu tidak boleh diskriminatif dan seharusnya justru tidak membuat dunia usaha mandek. Pedagang kecil, menengah, besar, bahkan perantara ataupun pedagang toko harus mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha.

Persaingan antar peritel di Indonesia sebenarnya tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Persaingan tidak hanya terjadi antara yang besar melawan yang kecil, melainkan juga antara yang besar dengan yang besar, serta yang kecil dengan yang kecil. Pemerintah sebagai regulator harus mampu mewadahi semua aspirasi yang berkembang tanpa ada yang merasa dirugikan. Pemerintah harus mampu melindungi dan memberdayakan peritel kelas teri karena jumlahnya yang mayoritas. Di lain pihak, peritel besar pun mempunyai sumbangan besar dalam ekonomi. Selain menyerap tenaga kerja, banyak peritel besar yang justru memberdayakan dan meningkatkan kualitas ribuan pemasok yang umumnya juga pengusaha kecil dan menengah. Belum lagi konsumen yang kian senang menjadi raja yang dimanja. Bagi pemerintah, mencari keseimbangan antara yang besar dan yang kecil ini memang tidak mudah.

Bencana gempa bumi tanggal 27 Mei 2006 yang melanda wilayah DIY dan sekitarnya, termasuk Kota Yogyakarta telah menyebabkan jatuhnya korban yang tidak sedikit, baik fisik maupun non fisik. Setelah satu bulan berselang, sisa-sisa kesedihan dan trauma atas bencana tersebut masih saja terasa di masyarakat. Dilihat dari jumlah korban manusia dan kerusakan fisik bangunan, sebanyak lima dari empat belas kecamatan di Kota Yogyakarta, yaitu Umbulharjo, Kotagede, Mergangsan, Gondokusuman dan Mantrijeron merupakan daerah yang paling parah kondisinya.

Peristiwa alam tersebut juga telah membuat proses pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi terganggu. Sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan KPUD sebelum terjadinya gempa bumi, telah ditetapkan bahwa 16 Juli 2006 sebagai hari pemungutan suara bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk memilih secara langsung Walikota dan Wakil Walikota yang akan memimpin mereka. Sampai terjadinya bencana gempa bumi, tahapan yang dilalui sebenarnya tinggal menunggu para calon walikota dan wakil walikota untuk melengkapi atau melakukan revisi persyaratan pencalonan yang disampaikan ke KPUD. Setelah itu, KPUD akan mengumumkan pasangan calon terpilih yang memenuhi syarat.

Ketika itu pasangan calon sudah mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk merebut simpati rakyat, mulai dari merumuskan visi misi dalam membangun Kota Yogyakarta lima tahun ke depan sampai membentuk tim dan menyusun strategi kampanye. Pada saat yang bersamaan KPUD juga telah menyelesaikan pembentukan panitia pemilihan sampai level yang paling bawah dan juga panitia pengawas. Tugas awal yang penting dan cukup strategis adalah melakukan pendataan masyarakat yang sudah berhak untuk ikut pesta demokrasi ini.

Manusia merencanakan, tetapi Tuhan lah yang menentukan. Gempa bumi tektonik dengan kekuatan 5,9 SR menggoncang Propinsi DIY dan sekitarnya pada tanggal 27 Mei 2006. Akibatnya lebih dari 2000 orang meningggal, sedangkan sebagian besar yang lain harus rela kehilangan tempat tinggalnya. Kota Yogyakarta merupakan daerah yang mengalami dampak cukup parah setelah Bantul. Data Satlak Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta tercatat 204 orang meninggal dunia dan lebih dari 7 ribu rumah penduduk rusak yang menyebabkan lebih dari 80 ribu orang harus hidup di tenda-tenda sementara.

Melihat kondisi yang demikian, maka KPUD setelah konsultasi dengan KPU Pusat dan berkoordinasi dengan legislatif memutuskan untuk menata ulang jadwal Pilkada Kota. Disepakati bahwa hari pencoblosan diundur menjadi tanggal 13 Agustus 2006. Sedangkan para pasangan calon diberi kesempatan untuk merevisi persyaratan pencalonan seperti visi misi, termasuk jika hendak mengganti pasangannya sampai dengan tanggal 25 Juni 2006 pukul 21.00 WIB.

Namun sungguh disayangkan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan hanya satu pasangan calon yang melengkapi persyaratan pencalonan, yaitu pasangan Herry-Haryadi yang diusung oleh Koalisi Rakyat Jogja (KRJ). Sedangkan pasangan Nurcahyo-Syukri yang dicalonkan Koalisi Merah Putih (KMP) tidak melakukan hal yang sama. Bahkan sebelumnya KMP bersama dengan Koalisi Jogja Bersatu (KJB) secara tegas telah menyatakan menolak pengunduran waktu pemungutan suara menjadi tanggal 13 Agustus 2006. Alasan yang mereka kemukakan adalah kondisi masyarakat yang masih dalam suasana prihatin dipandang belum siap secara psikologis untuk berpartisipasi dalam proses Pilkada. Mereka juga berdalih akan lebih berkonsentrasi memulihkan kondisi masyarakat pasca gempa bumi. Berbagai kalangan juga mengemukakan alasan yang hampir sama agar Pilkada disesuaikan dengan pulihnya kondisi masyarakat pasca gempa bumi.

Ini berarti Pilkada benar-benar gagal dilaksanakan sebelum masa bakti Herry Zudianto dan Syukri Fadholi berakhir, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 50 ayat (1) sekurang-kurangnya harus ada dua pasangan calon. Kondisi ini justru akan membawa dampak yang lebih buruk bagi masyarakat. Konsekuensi paling sederhana dari keadaan ini adalah penunjukkan seorang Plt. Walikota untuk menjalankan roda pemerintahan di Kota Yogyakarta. Namun dampak lanjutan dari kondisi ini justru yang harus mendapatkan perhatian, karena menyangkut upaya pemulihan masyarakat Kota Yogyakarta pasca gempa bumi.

Pertama, berkaitan dengan anggaran. Pengunduran pelaksanaan Pilkada tentunya akan berakibat pada membengkaknya anggaran. Meskipun dalam APBD T.A. 2006 telah dialokasikan anggaran Pilkada untuk dua tahap, tetapi akan lebih baik seandainya Pilkada kemarin tetap dapat dilaksanakan sehingga sisa anggaran bisa digunakan untuk proses recovery korban gempa bumi. Selain itu, penunjukan Plt. Walikota akan berdampak pada proses penyusunan APBD T.A. 2007. Keberadaan pelaksana tugas harus disertai kewenangan untuk menyiapkan APBD T.A. 2007 mengingat pentingnya agenda di tahun 2007, yakni pemulihan dan pembangunan kondisi masyarakat pasca bencana, khususnya berbagai sarana prasarana fisik maupun non fisik.

Kedua, berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 ayat (3) mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus ditetapkan dengan Perda paling lambat 3 bulan setelah pelantikan Kepala Daerah. RPJMD secara tidak langsung merupakan kontrak politik Kepala Daerah dengan masyarakat. Dengan kondisi masyarakat sekarang, hal ini menjadi sangat urgent. RPJMD seharusnya bisa segera disusun dan ditetapkan. Di dalam dokumen inilah termuat rencana pemerintah dalam memulihkan dan membangun Kota Yogyakarta pasca bencana.

Ketiga, berkaitan dengan pemulihan pasca gempa bumi. Saat ini masyarakat menunggu langkah konkret dari pemerintah dalam upaya pemulihan pasca gempa bumi. Memang upaya pemulihan ini tidak bergantung secara langsung pada proses Pilkada. Namun demikian langkah nyata yang akan diambil pemerintah sangat berkaitan dengan anggaran dan perencanaan pembangunan yang disusun. Keberadaan Plt. Walikota tidak serta merta akan membuat mandeg proses pemulihan pasca gempa bumi, tetapi proses ini menjadi tidak optimal jika tidak didukung dengan anggaran dan perencanaan yang memadai sebagaimana penjelasan di depan.

Merunut akibat yang ditimbulkan dari pengunduran proses Pilkada, pada akhirnya masyarakatlah yang merasakan dampak paling besar. Kondisi masyarakat yang dijadikan sebagai alasan penundaan Pilkada, justru akan semakin terabaikan kepentingannya. Proses pemulihan pasca gempa yang diharapkan mampu segera mengembalikan kondisi masyarakat ke keadaan normal bisa menjadi tidak terealisasi dalam waktu dekat.

Seyogyanyalah seorang pemimpin maupun calon pemimpin harus memiliki kematangan dan kedewasaan berpikir dalam setiap keputusan yang akan diambil, di samping harus mampu arif dan bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada. Karena seorang pemimpin atau pun calon pemimpin harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongannya demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.