Saya memutuskan berhenti berlangganan XL GPRS Unlimited untuk sambungan internet setelah menggunakannya selama 9 bulan. Dan sudah satu bulan ini saya menggunakan IM2 prabayar sebagai gantinya. Masalah kecepatan adalah alasan utama saya kenapa mengganti XL GPRS Unlimited dengan IM2. Selama satu bulan di Jakarta, saya merasakan kesulitan mengakses internet menggunakan XL GPRS Unlimited dengan kecepatan [...]
hilmiarifin
never too late for learning
About
Hilmi Arifin, dipanggil RIFIN, menjadi PNS Pemkot Jogja sejak 2005. Pernah bekerja di UAD Jogja dan BRI di Grobogan, Jateng. Belajar ngeblog dan bisnis online untuk mencari duit di internet mulai 2006. Lihat profil saya di sini, Facebook, Twitter, Technorati.
Recently
- Deteksi Dini Plagiarism
- Verifikasi Paypal dengan Rekening Bank Lokal
- Sebuah Kisah Tentang EMPATI
- OIO Publisher Coupon Discount
- Beasiswa Pemerintah Prancis (BGF) 2010
- Abu Ubaidah bin Jarrah, Gubernur Syam yang Zuhud
- Kirim Uang Jepang-Indonesia dengan Moneybookers
- Sebutir Kurma Penjegal Doa
- Sholat Tarawih dan Witir Rasulullah
- Marhaban Yaa Ramadhan
Popular
- Pasar Tradisional vs Pasar Modern
- Pemberdayaan Masyarakat dan Permasalahannya
- Pengalaman Membuat Paspor
- Kartu Kredit BCA dan Paypal Verified
- Mari Menunaikan Sholat Dhuha
- Tips Memulai Bisnis Baru
- Beasiswa S2/S3 Luar Negeri dari DIKTI dengan APBN
- Bux.to Cashout
- Menjadi Investor Reksadana
- Alertpay Bisa Withdraw ke Bank Indonesia
Comments
- Sofian on Alertpay Bisa Withdraw ke Bank Indonesia
- gatot widodo on Bux.to Payout
- aly on Beasiswa S2/S3 Luar Negeri dari DIKTI dengan APBN
- Arief on Kramat Djati Mengecewakan
- srh on Pengalaman Membuat Paspor
- Nada Sinis on Pelayanan Telkomsel Payah
- nario on Meraup Dolar di Dunia Maya
- rifin on Benjolan Itu Ternyata Lipoma
- inong on Benjolan Itu Ternyata Lipoma
- ZUWANTO on Alertpay Bisa Withdraw ke Bank Indonesia
Subscribe
-
Copyright © 2006 — 2010 hilmiarifin. Cutline theme by Chris Pearson. Powered by WordPress.
About — Advertise — Disclaimer — Privacy — Sitemap — Contact